DPRD Kampar Terima Aduan Ratusan Honorer
BANGKINANG KOTA - Ratusan honorer yang berasal dari berbagai dinas di Kabupaten Kampar yang tergabung kedalam Forum Honorer Non Database eks CPNS mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP)yang digelar DPRD Kampar di Ruang Badan Anggaran pada Senin (10/03/2025)Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kampar H. Ahmad Taridi, SHi didampingi Wakil Ketua Zulpan Azmi ST MT MM, Iib Nursaleh SKom MH dan Ketua Komisi I Ristanto didampingi anggota Mir Amir Pakpahan.
Pada kesempatan itu Ketua Forum Honorer Eks CPNS M. Aminul Akbar menyampaikan kekecewaannya. Dirinya menyebutkan bahwa selama ini mereka sudah belasan bekerja dan mengabdi di berbagai instansi pemerintah. Namun hari ini mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka harus dirumahkan.
"Melalui DPRD kami berharap agar kami tidak dirumahkan, belasan tahun kami bekerja kenapa sekarang harus dirumahkan. Ditambah lagi gaji tidak kami terima sejak Januari 2025 hingga sekarang" ratapnya.
Menanggapi hal itu Ketua DPRD Kampar menyampaikan bahwa
Bupati Kampar baru saja dilantik tentu banyak sekali pekerjaan yang sudah menantinya.
"Apa yang saudara-saudara sampaikan akan kami tampung, dan secepatnya akan kami pertanyakan ke pihak eksekutif. Kita sama-sama berharap semoga Bupati Kampar punya jawaban yang tidak mengecewakan kita bersama.
"Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran BPKPSDM pada Hearing ini" Ucapnya.
Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Kampar H. Ahmad Taridi, SHi, Wakil Ketua DPRD Kampar Zupan Azmi ST MT MM, Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, S. Kom MH, Ketua Komisi I Ristanto, anggota DPRD Kampar Mir Amir Pakpahan.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I Ristanto.
"Kami sebagai legislatif akan menyampaikan permasalahan ini ke eksekutif, karena tugas kami bukan sebagai pengambil kebijakan melainkan untuk menjembatani aspirasi dari masyarakat" ungkapnya.
Sekretaris Komisi I Min Amir Habib Pakpahan juga menyampaikan kekecewaannya kepada dinas terkait yang tidak mengindahkan undangan dari DPRD Kampar.
"Sangat disayangkan ketidakhadiran dinas terkait permasalahan ini. Kami sebagai komisi I selalu mendampingi bahkan sampai ke pusat. Namun apa yang kita perjuangkan ini tidak lepas dari regulasi. Namun kami selalu siap perjuangkan ini. Walaupun yang mengambil kebijakan adalah Kepala Daerah" Pungkasnya. (Ril)
Posting Komentar