Puluhan Tenaga Pengajar Honorer Curhat ke DPRD Kampar
Pada kesempatan itu Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi didampingi Ketua Komisi I sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra Ristanto dan Sekretaris Min Amir Habib Pakpahan. Hadir juga dari Komisi II Pirdaus, Gusti Afrina, dan Raja Ferza Fakhlevi.
Pada kesempatan itu perwakilan dari forum honorer itu Putri langsung mengungkapkan kekecewaan mereka yang sudah menjadi tenaga pengajar selama 20 tahun harus berakhir dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"SK pengangkatan kami sebagai guru honorer di sekolah negeri, namun kami mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) untuk mengajar di sekolah swasta pada tahun 2024 kemaren". Oleh sebab itu ternyata membuat kami Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti tes PPPK" ungkapnya.
"Untuk itu kami berharap melalui DPRD Kampar untuk bantu memperjuangkan kami agar bisa masuk dalam tes PPPK" harapnya.
Ketua DPRD Kampar dalam sambutannya menyampaikan bahwa akan menanggapi permasalahan ini dan akan segera memanggil dinas terkait untuk mempertanyakan hal ini
"kami akan menanggapi permasalahan ini, tapi tolong dibuatkan surat agar kami jadikan acuan untuk memanggil dinas terkait. Karena bapak ibu menjadi korban dari kebijakan. Dan kami dari DPRD Kampar akan selalu siap menerima aspirasi, namun kami bukan penentu kebijakan
Pada kesempatan itu anggota DPRD Kampar perwakilan dari komisi II Pirdaus juga menanggapi permasalahan ini.
"Kami selaku komisi II membawahi Dinas Pendidikan dan Olahraga akan coba berkomunikasi dengan Bupati Kampar agar hal ini bisa secepatnya didudukkan bersama dengan dinas terkait. Apalagi salah satu program kerja Bupati dan Wakil Bupati Kampar yaitu di sektor pendidikan. Tapi semuanya tidak terlepas dari kemampuan daerah" terangnya.
Walaupun audensi itu tidak menghasilkan keputusan namun secepatnya Ketua DPRD Kampar akan memanggil Dinas terkait dan akan membantu membicarakan hal tersebut kepada Bupati Kampar. (Ril)
Posting Komentar